Dilema Kebijakan Pengadaan Layanan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung

Siswantini Siswantini, Gayes Mahestu

Abstract


Keberadaan Perusahaan Daerah Kebersihan (PDK) sedang dipertaruhkan keberlangsungannya, penerapan undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengakibatkan perubahan penanggungjawab penanganan sampah. Perubahan instansi penanggungjawab pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), tentu akan merubah posisi PDK, khususnya dalam hal pembiayaan. Selama ini, sumber pendanaan operasional PDK terbesar berasal dari subsidi pemerintah kota, tetapi dengan adanya perubahan bentuk instansi penanggungjawab operasional, maka pendanaan layanan pengelolaan sampah yang dilaksanakan PDK harus dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebijakan yang ada. Metode Analisis Hermeneutika Oeverman digunakan untuk dapat menjawab tujuan yakni memaparkan interpertasi atas model kelembagaan layanan pengelolaan sampah, agar sejalan dengan kebijakan pengadaan layanan jasa di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Hasil temuan menunjukan dua opsi yakni DLHK menjalankan sendiri pengelolaan sampah melalu pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kemudian opsi kedua pemerintah kota melalui DLHK menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan sampah. Kedua hal tersebut akan memberikan keuntungan juga konsekuensi yang akan memperjelas posisi PD Kebersihan sebagai pengelola sampah Kota Bandung.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.25008/pknk.v2i01.192

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 


Indexed by: 

Google Scholar             


View My Stats